AGUS JOKO PRAMONO FOR DUMMIES

agus joko pramono for Dummies

agus joko pramono for Dummies

Blog Article

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Agung menjelaskan, kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT Jiwasraya memang kompleks sehingga pendalaman terhadap mereka yang terlibat dalam kasus itu juga harus berhati-hati.

Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan information pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

“The PDI-P authorized Agus's nomination as he had vowed to maintain the TNI neutral,“ Tubagus reported, noting that choosing a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was in step with the prevailing rules.

Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya. 

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.

Gerakan ini sangat masif, karena selama masa pandemi para kader dan pengurus Demokrat secara gotong royong menyalurkan masyarakat dengan complete nilai bantuan hampir two hundred Miliar Rupiah.

Naturalisasi pemain sepakbola Indonesia menjadi isu yang akhir-akhir ini santer diperbincangkan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba ada satu pemain Timnas Malaysia mengaku ket

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

”Ini aneh menurut saya, kok, auditor ini bisa membuat laporan versi berbeda. Apa alasannya? Kejaksaan justru harus mendalami apakah laporan itu dibuat karena auditor tersebut menerima sesuatu dari pihak lain?

Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada more info unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 16,eight triliun.

Impacts of relatives entities on environmental disclosure: Examining the mediating function of earnings management and board independence

Report this page